Hukum Infrastruktur merupakan panduan komprehensif yang mendasari pesatnya pembangunan fisik di Indonesia, seperti pembangunan jalan, jembatan, bandara, dan berbagai fasilitas publik lainnya. Buku ini menjawab pertanyaan penting: apakah dasar hukum kita sekuat fondasi beton yang dibangun? Ditulis dengan gaya yang menarik namun tetap substansial, buku ini mengupas peran penting hukum dalam memastikan setiap proyek infrastruktur berjalan dengan lancar, adil, dan berkelanjutan. Buku ini membahas semua elemen penting infrastruktur, mulai dari definisi dan kategorinya hingga dasar konstitusi (Pancasila dan UUD 1945). Anda akan belajar tentang kerangka hukum dari tingkat pusat hingga daerah, yang mencakup Peraturan Pemerintah, Undang-Undang, Perpres, Permen, dan Perda, yang berfungsi sebagai dasar sistem hukum infrastruktur nasional. Setiap bagian dibahas secara mendalam sehingga pembaca dapat memahami regulasi yang berlaku. Membahas secara tuntas bagaimana hukum infrastruktur mendukung proyek pembangunan nasional sekaligus mengatasi berbagai tantangan, bagaimana menyinkronkan aturan pusat-daerah agar tak tumpang tindih, bagaimana menciptakan kepastian hukum dalam pengadaan lahan dan barang, bagaimana melibatkan swasta melalui skema Kerja Sama Pemerintah dan Badan Usaha (KPBU) tanpa mengorbankan kepentingan publik, serta bagaimana melindungi hak-hak masyarakat yang terdampak pembangunan. Semua diurai dengan contoh nyata dan analisis tajam terhadap kondisi Indonesia saat ini.