Peristilahan “Translasi” yang digunakan dalam judul buku ini merepresentasikan suatu ekspresi mengenai bagaimana prinsip-prinsip dan ketentuan konstitusional Pasal 18 dalam Undang-Undang Dasar 1945 Perubahan ditafsirkan dan dielaborasi. Cabang kekuasaan yang menjadi penekanan adalah kekuasaan legislatif (melalui Undang-Undang), eksekutif (melalui produk hukum yang ditetapkan oleh Presiden dan Menteri), dan kekuasaan kehakiman (melalui suatu penjelasan atau doktrin yang terkandung dalam putusan Mahkamah Konstitusi dan Mahkamah Agung). Eksaminasi dari perspektif Pasal 18, 18A, dan 18B dilakukan dengan penekanannya terhadap Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah beserta perubahannya. Berbagai elemen yang dibahas telah mensistematisasi bahwa terdapat beberapa anomali translasi. Maksudnya adalah bahwa uraian pengaturan mengenai penyelenggaraan pemerintahan daerah pasca berlakunya UU Pemda 2014 ini menunjukkan hubungan yang jauh dari adil dan selaras, karena lebih memiliki titik berat kepada cengkeraman pemerintah pusat terhadap daerah. Dampak yang menjadi mengemuka terutama pada terabaikannya kualitas kehidupan demokrasi di daerah dan rentannya pengabaian terhadap hubungan antara pemerintah daerah dengan warga masyarakatnya. Saat ini bukan waktunya lagi Indonesia lebih terjebak pada paradigma ke dalam (inward looking). Melainkan dari pada itu, Indonesia harus lebih menempatkan entitas pemerintahan daerah sebagai mitra strategis dalam rangka turut mewujudkan komitmen Indonesia terhadap perhatian kondisi dunia (outward looking) terutama melalui kerangka SDGs dan New Urban Agenda.